Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas milik negara di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Jika terjadi kasus korupsi atau manipulasi seperti mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan peraturan yang berlaku.
Kerugian konsumen atas penggunaan Pertamax Oplosan bisa menjadi dasar gugatan ke Pertamina jika dapat dibuktikan bahwa perusahaan tersebut lalai dalam mengawasi atau mencegah praktik korupsi tersebut.
Hal itu diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ini mengatur hak konsumen untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan penggantian.
Namun, proses hukum ini akan memerlukan bukti yang kuat dan mungkin melibatkan investigasi mendalam oleh pihak berwenang, seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jika terkait dengan produk yang tidak sesuai standar.
Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga perlindungan konsumen lainnya untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan.
Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memiliki keunikannya sendiri dan hasilnya akan tergantung pada bukti yang ada serta proses hukum yang diikuti.
Oleh karena itu, disarankan bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk mencari bantuan hukum dari profesional yang berpengalaman dalam hukum konsumen dan korupsi.
